Dampak Pelaksanaan PSBB Bagi Masyarakat?

Dampak PSBB, Pelaksanaan PSBB Bagi Masyarakat?

Pandemi Covid-19 sudah menyebar luas diberbagai negara. Banyak Korban berjatuhan dan tampak jelas dan nyata di depan mata. Hingga pada akhirnya, Outbreak Covid-19 sudah dideklarasikan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat secara Global/Pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 30 Januari 2020. Tentunya sebelum Covid-19 tersebut benar-benar menyerang Indonesia, maka seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menerapkan protokol kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai geo-strategi Indonesia menghadapi Covid-19 yang harus dipatuhi oleh masyarakat terutama pemerintah pusatnya sendiri sebagai pihak penentu kebijakan kekarantinaan kesehatan dimaksud. Bagaimana dampak PSBB bagi masyarakat?

Dampak PSBB

Dikatakan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) bahwa  Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh  radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara.

Apakah Pemerintah sudah melaksanakan amanat sesuai dengan UU tersebut, pemerintah melalui presiden dan jajarannya mengeluarkan serangkaian kebijakan yang pada akhirnya menciptakan kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat.

Pertama, sedari awal pemerintah pusat masih membuka penerbangan dari dan keluar wilayah Indonesia setelah pendeklarasian pandemi Covid-19 oleh WHO, dimana sebelumnya akhir bulan januari 2020 tercatat telah ada paling tidak 15 negara di dunia yang mengumumkan negaranya telah tertular Covid-19.  Namun pada tanggal 5 Februari 2020 pemerintah hanya menutup penerbangan dari dan ke China, padahal sebelum tanggal itu sudah ada minimal 15 negara yang sudah terinfeksi Covid-19 dan berpotensi sangat besar melalui warganya yang mengunjungi Indonesia yang sangat memungkinkan terjadinya penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Kedua, pemerintah pusat melalui menteri kesehatannya menyatakan bahwa Indonesia Covid-19 yang berimbas kepada kondisi sosiologi-antrolopogi masyarakat dengan membentuk pola pikir menyepelekan penyebaran Covid-19 di Indonesia sedariawal, bukan melakukan upaya tindakan mulai dini atau setelah deklarasi bencana kesehatan secara global yang dilakukan oleh WHO, justu pemerintah terlihat jelas hampir 1 bulan setelah deklarasi tersebut sampai bulan maret, Pemerintah baru melakukan sebuah tindakan yang di nilai cukup lambat dan sangat menyepelekan. Apakah menunggu korban berjatuhan barulah pemerintah tergugah dan sadar untuk melakukan penyelamatan bagi rakyatnya.

Ketiga, membaca pernyataan pemerintah pusat melalui jajaran dibawah naungannya yakni menteri kesehatanmenyatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak perlu masker, karena masker hanya untuk orang sakit, apakah pemerintah sedang main-main dalam mengelola dan menjalankan negara yang pada awal mulanya mereka sudah bersumpah untuk menjalankan amanah rakyat dengan maksimal. Padahal jika kita berfikir sejenak, hampir mayoritas masyarakat sudah mengetahui pengetahuan umum bahwa penggunaan masker adalah salah satu upaya meminimalisir bahkan mencegah masuknya bakteri, virus, debu dan kuman kedalam tubuh manusia melalui sistem pernafasan.

Keempat, pemerintah pusat melalui kementerian perdagangan juga mengeluarkan izin ekspor masker dari Indonesia dalam situasi pandemi ke negara-negara yang sudah terlebih dahulu terinfeksi Covid-19 secara masif dan besar-besaran. Yang pada akhirnya atas tindakan pemerintah tersebut berdampak terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga masker medis yang cukup signifikan di seluruh wilayah Indonesia, hingga kenaikan melambung jauh mencapai harga Rp 450.000,- per kotak isi 50 lembar. Dari keadaan tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia tidak dapat memproteksi dirinya dengan baik karena kelangkaan masker, meskipun daya proteksi masker kain terhadap Covid-19 jauh dibawah efektifitas fungsi masker medis. Tetapi tindakan pemerintah yang sembrono berdampak luas bagi masyarakatnya.

Kita refleksikan sejenak, membahas upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah pusat Indonesia yang mana seharusnya dapat memperbaiki dan belajar dari “kesalahan” upaya preventif yang sudah diambil terkait kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Ada beberapa sederet kebijakan pemerintah pusat yang dinilai keliru, yaitu:

Pertama, Presiden dengan tegas sedari awal menolak melaksanakan lockdown dengan menitikberatkan kepada opsi penyelamatan ekonomi. Padahal patut diketahui bahwa elemen paling mendasar dari kegiatan ekonomi adalah “manusia” sehingga logikanya jika manusia Indonesia sakit, maka dipastikan ekonomi juga sakit. Juga bila dikomparasikan dengan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah China, Vietnan dan  German yang sama-sama melakukan lockdown mulai awal wabah ini muncul, keputusan tindakan negara tersebut terbukti efektif dan berhasil menekan penyebaran Covid-19 dan kita bisa melihat negaranya segera bangkit memperbaiki ekonomi di negaranya.

Dalam hal penjaminan kehidupan masyarakat, pemerintah Indonesia tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan ketentuan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan terutama pasal 49-60 tentang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan baik dalam bentuk karantina wilayah, karantina rumah dan pembatasan sosial bersakala besar dimana pemerintah telah gagal memenuhi kebutuhan hidup mendasar rakyat Indonesia yang mana adalah kewajibannya. Hal ini ditandai dengan minimnya bantuan yang diterima masyarakat yakni Rp 600.000,-/KK dan banyak yang hanya mendapat bantuan tidak sampai 10 kg beras dan itupun hanya diterima beberapa masyarakat saja. Padahal telah dilakukan stimulus ekonomi terkait penanganan Covid-19 dari aspek ekonomi, hal ini jauh dari standar penghidupan minimal yang telah ditetapkan berdasarkan UMP terendah se Indonesia yakni di Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar Rp 1.742.015/bulan/orang. Sudahkah adil tindakan pemerintah yang dijalankan selama ini mengenai penanggulangan Pandemi Covid-19 ini.

Terkait Stimulus ekonomi, Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 405,1 Triliun rupiah. Jika pemerintah memutuskan untuk kembali berhutang adalah tidak tepat dikarenakan jika realokasi APBN terhadap dana infrastruktur dan pemindahan ibukota serta pengeluaran tidak produktif dan potensial lainnya dilakukan, maka dipastikan kita tidak akan semakin membebani keuangan negara yang mana hutang Indonesia sudah mencapai US$407,5 miliar atau Rp6.373,9 triliun Dimana patut kita ketahui bahwa hutang negara yang besar akan semakin melemahkan ekonomi dan nyata-nyata telah mengkhianati cita-cita Ekonomi Pancasila yang dianut oleh Indonesia yakni ekonomi berbasis kerakyatan.

Pembebasan Nara Pidana (Napi) sebanyak 36.554 orang dengan tujuan mengantisipasi penularan virus corona di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang melebihi kapasitas setelah melalui tahap penilaian perilaku. Menurut pribadi kebijakan Pemerintah melalui  Kemenkumham tersebut dinilai salah total. Karena pertama, mereka dipastikan akan ikut menyebarkan Covid-19 terhadap masyarakat luas dan kedua, penilaian kemenkumham melepas napi tersebut terbukti melakukan tindakanyang merugikan masyarakat, karena napi yang dibebaskan sedikit atau banyak melakukan kembali tindak pidana yang dampak nya meresahkan masyarakat luas. Padahal sejatinya proses kebijakan publik harus mencermati pilihan-pilihan kebijakan, pertimbangan dan dampaknya. Tampaklah bahwa pemerintah tidak melakukan tahapan-tahapan yang matang dan terukur dalam membuat kebijakan yang berimplikasi pada publik terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Kesimpangsiuran pelarangan mudik yang menyebabkan masyarakat apatis dan tak peduli akan tujuan dari PSBB itu sendiri yakni menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Apalagi jika melihat pernyataan Presiden bahwa mudik dan pulang kampung berbeda itu merupakan dua hal yang berbeda. Pernyataan orang nomor satu di indonesia tersebut membuat multitafsir kepada masyarakat untuk mengartikan statement tersebut. Dan terbukti dari dampak pernyataan Presiden menyebabkan masyarakat berani melakukan perjalanan mudik lintas wilayah, dan dinilai masih tingginya angka pemudik di masa lebaran 2020 yakni sebesar 465.582 kendaraan itupun hanya yang berasal dari Jakarta saja, belum lagi di total keseluruhan pemudik di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berimplikasi pada lemahnya posisi pemerintah sebagai pemimpin di mata masyarakat yang pasti akan berdampak pada geo-politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan Indonesia.

Membaca Skenario Pemerintah dalam menjalankan sistem pelonggaran PSBB yang di intruksikan oleh Presiden. Sebagai upaya “terendah” dari kekarantinaan kesehatan, PSBB ternyata akan diskenariokan dilonggarkan oleh pemerintah sendiri dengan mengusung jargon “New Normal” yang sebenarnya pemerintah dengan pemerintah mengatakan bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia dilaksanakan dengan standar Herd Immunity. Sejatinya herd berarti ternak, maka herd immunity didasarkan pada konsep dalam epidemiologi yang menggambarkan bagaimana orang secara kolektif dapat mencegah infeksi jika beberapa persen populasi memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara membiarkan masyarakat terinfeksi Covid-19. Jelas-jelas kebijakan “New Normal” tersebut telah mencederai amanat HAM dalam konstitusi dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan jauh dari kata Pancasilais. Apalagi penerapan konsep tersebut tidak didukung oleh obat dan vaksin Covid-19 yang hingga sampai sejauh ini Pemerintah kita belum memilikinya. Pemerintah dinilai terkesan sembrono dalam menetapkan sikap didalam penyelamatan hidup rakyatnya dari wabah tersebut.

Pemerintah pusat adalah sebagai  pihak yang paling bertanggung jawab terhadap dampak PSBB dalam penyebaran Covid-19 di Indonesia dan tidak melaksanakan protokol kekarantinaan kesehatan dengan semestinya sebagaimana tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Leave a Reply